Rangkuman Materi UTS Perpajakan

1. PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat tetap atau yang tidak bersifat tetap dalam negeri. Dalam konteks ini, subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, seperti gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan, kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.

2. Asas-asas dalam penyusunan hukum pajak mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perumusan kebijakan perpajakan dan pengaturan pelaksanaannya. Beberapa asas yang umum diterapkan dalam penyusunan hukum pajak antara lain:

• Asas legalitas: Kebijakan perpajakan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan pasti, seperti Undang-Undang Pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

• Asas keadilan: Kebijakan perpajakan harus adil dan seimbang bagi seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi.

• Asas kesederhanaan: Kebijakan perpajakan harus mudah dipahami, dilaksanakan, dan dikelola oleh wajib pajak dan otoritas pajak.

• Asas kemanfaatan: Kebijakan perpajakan harus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

• Asas keterbukaan: Kebijakan perpajakan harus transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh otoritas pajak kepada publik.

• Asas kepastian hukum: Kebijakan perpajakan harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, baik dalam hal ketentuan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya.

• Asas fleksibilitas: Kebijakan perpajakan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang terus berubah.

3. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem pemungutan pajak langsung dan tidak langsung. Sistem Pemungutan Pajak Langsung Sistem pemungutan pajak langsung adalah sistem di mana pihak yang membayar pajak (wajib pajak) membayar langsung ke pihak yang berwenang mengumpulkan pajak (DJP). Contoh pajak langsung yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sistem pemungutan pajak tidak langsung adalah sistem di mana pajak dikenakan atas suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau dikenakan pada harga barang atau jasa yang dijual oleh produsen atau penjual. Contoh pajak tidak langsung di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Tiga stelsel dalam pemungutan pajak adalah: Self-Assessment System Sistem pemungutan pajak ini biasa digunakan pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pada sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terhutang. Withholding Tax System Sistem pemungutan pajak ini biasa digunakan pada pajak-pajak yang ditanggungkan pada pihak ketiga seperti PPh Pasal 23 dan PPnBM. Pada sistem ini, pihak ketiga (penjual, pengusaha, atau pemberi kerja) harus mengumpulkan dan menyetorkan pajak dari pembeli atau penerima jasa. Assessment System Sistem pemungutan pajak ini biasanya digunakan pada pajak-pajak yang berhubungan dengan perpajakan tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada sistem ini, DJP menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data yang dimilikinya.

5. Hukum Pajak Materil Hukum pajak materil atau substantive tax law merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur tentang jenis-jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, kredit pajak, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Hukum pajak materil menetapkan apa yang harus dipajaki, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan oleh siapa pajak harus dibayar. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil atau procedural tax law merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak. Hukum pajak formil mencakup peraturan tentang pendaftaran pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sengketa perpajakan.

6. Ada beberapa alasan mengapa tarif bea materai diubah menjadi tarif tunggal 10.000 rupiah, antara lain:

• Efisiensi administrasi dan penegakan hukum Dengan adanya tarif tunggal, administrasi dan penegakan hukum menjadi lebih efisien karena tidak perlu lagi membedakan jenis dokumen dan transaksi tertentu yang dikenakan tarif bea materai. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan bea materai.

• Meningkatkan penerimaan negara Tarif bea materai 3000 dan 6000 rupiah dianggap terlalu rendah dan tidak sebanding dengan nilai transaksi atau dokumen yang dikenakan bea materai. Dengan adanya tarif tunggal 10.000 rupiah, penerimaan negara dari bea materai diharapkan dapat meningkat.

• Mengurangi kesulitan bagi masyarakat dan pengusaha Dengan adanya tarif tunggal, masyarakat dan pengusaha tidak perlu lagi bingung dalam menentukan tarif bea materai yang harus dibayar untuk jenis dokumen atau transaksi tertentu. Selain itu, penggunaan bea materai juga dianggap lebih praktis karena tidak perlu lagi membeli bea materai dengan nilai yang berbeda-beda. Meskipun tarif bea materai telah diubah menjadi tarif tunggal 10.000 rupiah, namun beberapa jenis dokumen dan transaksi tertentu masih dibebaskan dari kewajiban membayar bea materai. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.011/2015 tentang Jenis Dokumen dan Tarif Bea Materai.