Studi Kasus Fiqih Muamalah

Studi kasus:

Seorang pedagang di pasar Tanah Abang menawarkan barang dagangannya dengan dua cara, kalau dibayar dengan cicilan selama 1 tahun, maka harganya Rp. 10,000,000,- tetapi kalau dibayar dengan waktu cicilan 3 tahun maka harganya Rp. 15,000,000,- Seorang konsumen menyetujui untuk membeli barang tersebut, sedangkan lama pembayarannya baru akan ditentukan pada 1 tahun berikutnya berdasarkan kemampuan bayar konsumen tersebut.

A. Buatlah analisis fiqh terhadap tindakan pedagang tersebut[analsis dapat terdiri dari: dalil, kaidah fiqh, pendapat ulama, analogi, argumentasi]

Dalam istilah fiqih muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pesis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Karim, 2012:211). Menurut Karim, 2012: 212, Adapun 4 macam taghrir yaitu berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya

B. Apakah sistem dagang tersebut dilarang, kenapa? Jelaskan!

Kasus ini termasuk dalam jenis taghrir harga, karena pedagang tersebut memberikan dua penawaran harga. Pembeli diberikan pilihan dengan dua harga berbeda dengan barang yang sama berdasarkan kemampuan konsumen. Transaksi yang dilakukan tersebut sudah memenuhi rukun akad, namun dalam satu akad yang dilakukan terdapat dua harga maka transaksi ini dapat dikatakan transaksi tidak sah karena termasuk akad two in one, dimana transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni terdapat dua harga untuk cicilan 1 tahun sebesar 10.000.000 dan cicilan 3 tahun sebesar 15.000.000, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).

Studi kasus:

Sebagai pemilik ruko, Pak Rahmat mempersilahkan Pak Burhan untuk memanfaatkan ruko tanpa dipungut biaya, di tengah periode Pak Rahmat meminta Pak Burhan untuk membayar sewa pemanfaatan ruko tersebut sebesar 20% dari keuntungan bisnisnya.

A. Buatlah analisis fiqhnya [analisis dapat terdiri dari: dalil, kaidah fiqh, pendapat ulama, analogi, argumentasi],

Dalam Hukum Islam suatu perjanjian atau akad merupkan sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika para pihak yang terkait. Baik, hubungannya dengan shigat yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan disepakati, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat.

Hukum perjanjian (akad) dalam islam meliputi Perjanjian dalam transaksi jual-beli (bai’), sewa-menyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah), penitipan barang (wadi’ah), perseroan (syirkah), pinjam meminjam (ariyah), pemberian (hibah), penangguhan utang (kafalah), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya shigat aqad itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah: 7)

B. Apakah transaksi tersebut dapat dikategorikan riba? Jelaskan!

Jika dilihat dari pengertian riba yang merupakan lebihan dari yang seharusnya, maka pada kasus ini bukan termasuk kategori riba. Namun, kasus yang terjadi adalah Pak Rahmad melakukan penyimpangan akad. Akad yang sebelumnya adalah pinjam meminjam kemudian menjadi sewa menyewa ditengah periode yang hal ini adalah perbuatan bathil. Pak Burhan tidak perlu memberikan keuntungannya karena dalam perjanjian awal adalah peminjaman tanpa ada syarat apapun. Oleh karena itu, Pak Burhan boleh untuk membatalkan atau menolak permintaan Pak Rahmat.

Contoh Soal Arbitrase Syariah Beserta Jawaban Singkat

1. Jelaskan pentingya kajian Arbitrase Syariah sebagai pilihan penyelesaian sengketa !

Jawab:

Arbitrase Syariah merupakan sebuah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan aspek hukum Islam sebagai dasar pemutusan sengketa. Arbitrase Syariah dapat memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa, karena putusan didasarkan pada hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan kepada kepentingan bersama. Selain itu, Arbitrase Syariah dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan melalui pengadilan, yang seringkali memakan waktu yang lama dan proses arbitrase juga lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak sehingga dapat lebih hemat biaya dibandingkan melalui pengadilan. Proses arbitrase pun bersifat rahasia dan hanya melibatkan para pihak yang terkait dengan sengketa, sehingga dapat menjaga privasi dan mencegah sengketa menjadi konsumsi publik.

2. Bagaimana bentuk kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus kasus sengketa ekonomi syariah?

Jawab:

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa ekonomi syariah. Bentuk kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dari Tenaga Ahli, Pengadilan agama telah mempersiapkan tenaga ahli yang berkualitas dalam bidang hukum ekonomi syariah, seperti hakim, panitera, dan juru sita yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, Pengadilan agama telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang jelas dan terstandarisasi, sehingga dapat meminimalisir kebingungan atau kesalahpahaman dalam proses penyelesaian sengketa. Pengadilan agama juga telah menjalin kolaborasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah, seperti Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Dewan Syariah Nasional, sehingga dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Dengan kesiapan yang baik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan lebih adil, cepat, dan efektif.

3. Berikan tanggapan atas korelasi dan penjelasan umum pasal 49 UU no 3 th. 2006 dengan UU nomor 50 thn 2009, dan putusan mahkamah konstitusi no 93 th. 2012 dengan pasal 55 ayat 2 UU no 21 th. 2008 tentang perbankan syariah?

Jawab:

Dari berbagai dasar hukum ini dapat dikorelasikan bahwa Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Bidang ekonomi syariah mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti perdagangan, investasi, asuransi, dan lain sebagainya.

Dalam ekonomi syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah, yaitu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa arbiter syariah yang memiliki keahlian di bidang syariah dan hukum Islam. Arbitrase syariah ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa mengadakan pertemuan dengan mediator yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang menguntungkan bagi semua pihak.

Selain mekanisme arbitrase dan mediasi, terdapat juga lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.

Dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dan penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang menjadi landasan hukum dalam ekonomi syariah, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Rangkuman Materi UTS Perpajakan

1. PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat tetap atau yang tidak bersifat tetap dalam negeri. Dalam konteks ini, subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, seperti gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan, kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.

2. Asas-asas dalam penyusunan hukum pajak mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perumusan kebijakan perpajakan dan pengaturan pelaksanaannya. Beberapa asas yang umum diterapkan dalam penyusunan hukum pajak antara lain:

• Asas legalitas: Kebijakan perpajakan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan pasti, seperti Undang-Undang Pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

• Asas keadilan: Kebijakan perpajakan harus adil dan seimbang bagi seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi.

• Asas kesederhanaan: Kebijakan perpajakan harus mudah dipahami, dilaksanakan, dan dikelola oleh wajib pajak dan otoritas pajak.

• Asas kemanfaatan: Kebijakan perpajakan harus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

• Asas keterbukaan: Kebijakan perpajakan harus transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh otoritas pajak kepada publik.

• Asas kepastian hukum: Kebijakan perpajakan harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, baik dalam hal ketentuan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya.

• Asas fleksibilitas: Kebijakan perpajakan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang terus berubah.

3. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem pemungutan pajak langsung dan tidak langsung. Sistem Pemungutan Pajak Langsung Sistem pemungutan pajak langsung adalah sistem di mana pihak yang membayar pajak (wajib pajak) membayar langsung ke pihak yang berwenang mengumpulkan pajak (DJP). Contoh pajak langsung yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sistem pemungutan pajak tidak langsung adalah sistem di mana pajak dikenakan atas suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen atau dikenakan pada harga barang atau jasa yang dijual oleh produsen atau penjual. Contoh pajak tidak langsung di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Tiga stelsel dalam pemungutan pajak adalah: Self-Assessment System Sistem pemungutan pajak ini biasa digunakan pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pada sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terhutang. Withholding Tax System Sistem pemungutan pajak ini biasa digunakan pada pajak-pajak yang ditanggungkan pada pihak ketiga seperti PPh Pasal 23 dan PPnBM. Pada sistem ini, pihak ketiga (penjual, pengusaha, atau pemberi kerja) harus mengumpulkan dan menyetorkan pajak dari pembeli atau penerima jasa. Assessment System Sistem pemungutan pajak ini biasanya digunakan pada pajak-pajak yang berhubungan dengan perpajakan tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada sistem ini, DJP menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data yang dimilikinya.

5. Hukum Pajak Materil Hukum pajak materil atau substantive tax law merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur tentang jenis-jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, kredit pajak, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Hukum pajak materil menetapkan apa yang harus dipajaki, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan oleh siapa pajak harus dibayar. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil atau procedural tax law merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak. Hukum pajak formil mencakup peraturan tentang pendaftaran pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sengketa perpajakan.

6. Ada beberapa alasan mengapa tarif bea materai diubah menjadi tarif tunggal 10.000 rupiah, antara lain:

• Efisiensi administrasi dan penegakan hukum Dengan adanya tarif tunggal, administrasi dan penegakan hukum menjadi lebih efisien karena tidak perlu lagi membedakan jenis dokumen dan transaksi tertentu yang dikenakan tarif bea materai. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan bea materai.

• Meningkatkan penerimaan negara Tarif bea materai 3000 dan 6000 rupiah dianggap terlalu rendah dan tidak sebanding dengan nilai transaksi atau dokumen yang dikenakan bea materai. Dengan adanya tarif tunggal 10.000 rupiah, penerimaan negara dari bea materai diharapkan dapat meningkat.

• Mengurangi kesulitan bagi masyarakat dan pengusaha Dengan adanya tarif tunggal, masyarakat dan pengusaha tidak perlu lagi bingung dalam menentukan tarif bea materai yang harus dibayar untuk jenis dokumen atau transaksi tertentu. Selain itu, penggunaan bea materai juga dianggap lebih praktis karena tidak perlu lagi membeli bea materai dengan nilai yang berbeda-beda. Meskipun tarif bea materai telah diubah menjadi tarif tunggal 10.000 rupiah, namun beberapa jenis dokumen dan transaksi tertentu masih dibebaskan dari kewajiban membayar bea materai. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.011/2015 tentang Jenis Dokumen dan Tarif Bea Materai.